REPOSITORI INSTITUSI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
 
PENELUSURAN INFORMASI

Masukkan kata pencarian pada kotak diatas
 

UBHARASURYA » Publication » Fakultas Hukum
di-posting oleh rrnina09@yahoo.co.id pada 2015-10-27 20:36:46  •  595 klik          Permohonan Koleksi

HARMONISASI PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

disusun oleh Djoko Sumaryanto

SubyekPIDANA KORUPSI
Kata Kunci Harmonisasi
Pembalikan beban pembuktian
Korupsi
Tanggal tercipta2015-08-05
Jenis(Tipe)Publication
BahasaIndonesia
Pengenal(Identifier)UBHARASURYA-Publication-100zzUBFH2015
No Koleksi100zzUBFH2015
No Klasifikasi345 Sum h


Sumber :
Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya


[ ANOTASI / ABSTRAK ]

Pembalikan beban pembuktian merupakan pembuktian terhadap tindak pidana diluar kelaziman system pembuktian menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia (KUHAP, UU PTPK), disamping hal tersebut pengeterapannya cederung melanggar hak asasi manusia (HAM). Di Indonesia pembalikan beban pembuktian terdapat pada beberapa peraturan perundang-undangan antara lain UU PTPK, UU Perlindungan Konsumen, UU Pencucian Uang, UU Konvensi Anti Korupsi (KAK 2003). Antara undang-undang yang satu dengan Undang-undang yang lain memiliki karakter yang berbeda-beda, sehingga pembalikan beban pembuktian sangat perlu dilakukan harmonisasi, agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi tumpang tindih. Dengan menggunakan pendekatan konsep, penelitian hokum dilakukan untuk mencari suatu kesamaan dan benang merah dari pembalikan beban pembuktian dengan tidak melanggar HAM sebagai solusinya. Melalui tulisan ini konsep pembalikan beban pembuktian diharapkan mampu mengatasi persoalan pengungkapan kasus korupsi dan sebagai cara yang efektif dan efisien mengembalikan kerugian keuangan negara



[ DESKRIPSI LAIN ]

 Download File Penyerta (khusus anggota terdaftar)

...Tidak ada file penyerta...
 Download File Bebas Download

...Tidak ada file penyerta...