REPOSITORI INSTITUSI
UNIVERSITAS BHAYANGKARA SURABAYA
 
PENELUSURAN INFORMASI

Masukkan kata pencarian pada kotak diatas
 

UBHARASURYA » PhD Theses » Perpustakaan UBHARA
di-posting oleh pada 2016-01-28 12:51:25  •  314 klik          Permohonan Koleksi

Eksplanasi Proses Kebijakan Pemerintah Dalam kasus DOM di Aceh 1989 - 1999

disusun oleh Koto, Sebastian

SubyekGOVERMENT - POLICY
Kata Kunci EXPLANASI
GOVERMENT
POLICY
KontributorProf. Dr. Ichlasul Amal (Pembimbing Utama)
Tanggal tercipta0000-00-00
Jenis(Tipe)PhD
BahasaIndonesia
Pengenal(Identifier)UBHARASURYA-PhD-031UBhFISIPAN2001
No Koleksi031UBhFISIPAN2001
No Klasifikasi351 /Kot/e


Sumber :
Disertasi Doktor Ilmu Administrasi negara

Relasi/Tautan:
Universitas Gajah Mada Yogyakarta

Ketentuan (Rights) :
Disertasi Doktor Ilmu Administrasi Negara ini telah diuji dalam senat Terbuka UGM 2001. Untuk terjadi dan terbukti ada kesalahn siap dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku


[ ANOTASI / ABSTRAK ]

Keputusan pemerintah untuk melaksanakan operasi mlliter di Aceh, yang kemudian dikenal dengan istilah DOM( Daerah Operasi Militer), merupakan suatu kebijakan publik yang berdampak luas bagi kehidupan manusia. Kebijakan merupakan bagian dari suatu proses politik dari birokrasi pemerintahan yang menentukan nasib hangsa, karena memang kebijakan yang baik tersebut mengandung arti positif dan menyentuh kepentingan rakyat sccara keseluruhan. Berangkat dari pengertian ini tentu timbul pertanyaan ; apakah kebijakan DOM tersebut bermanfaat bagi masyarakat di Aceh atau apakah kebijakan tersebut dibutuhkan. Kepentingan-kepentingan yang terlibat dalam kebijakan itu menyebahkan kebijakan tersebut tidak lagi bermanfaat bagi masyarakat Aceh. Atas dasar masalah ini, maka secara prosesual akan menampakkan ciri proses pembuatan keputusan tersebut tidak terikat dengan tujuan untuk memperhatikan kepentingan umun dalam hal ini adalah kepentingan masyarakat Aceh Aceh merupakan daerah Industri yang menjadi salah satu sumber terbesar dalam pemasukan devisa negara. sehingga kelangsungan proses industri tersebut menjadi kewajiban utama aparat pernerintah untuk menjaganya. Berrkaitan dengan tugas ini, tentu gangguan-gangguan keamanan yang berlangsung sejak 1089 tidak dapat ditolerir, karena akan mengganggu proses pembangunan secara keseluruhan. Namun demikian. penanganan gangguan keamanan dengan menggunakan kebijakan DOM tersebut dapat dianalisis melalui proses perumusan Yang menyangkut hubungan konsepsional yang logis antara proses Adminisirasi Negara dan proses politik, di mana langkah-langkah internal yaitu perumusan dan implementasinya si akan selalu berkailan dengan langkah-langkah external yang menyagkut tekanan pada masyarakat menuju perubahan sosial politik Hal ini memberikan gambaran bahwa birokrasi pemerintah, tidak lagi hanya memainkan peran implementatif tapi juga aktit berperan dalam proses kebijakan dari segi teori rasional komprehensif, kebijakan DOM tersebut tidak menunjukan hubungan kausalitas antara opini pemerintahan/militer dan opini Publik. Publik melihat bahwa inti permasalahan resistensi tersebut adalah perilaku tidak adil dan pelecehan terhadap harkat dan martabat rakyat Aceh dan resistensi yang, kemudian timbul merupakan ekspresi dari ketidak puasan masyarakat juga dimungkinkan terjadi karena publik melihat pemerintah tidak akan melakukan tindakan keras. Namun takala resistensi berakumulasi dan membahayakan keamanan dan persatuan, pilihan pemerintah dalam mengatasinya adalah tindakan militer yang keras. Hal ini disebabkan karena pemerintah cenderung melihat bahwa masalah keamananlah yang menjadi inti permasalahan dan reristensi tersebut dianggap sehagai faktor pengganggu keamanan karenanya solusi yang paling tepat adalah pendekatan keamanan (DOM). Pendekatan ini kemudian menimbulkan reaksi publik, yang akhimya memperparah factor-faktor penyebab resistensi dan gerakan separatis. Peristiwa-peristiwa yang terjadi sejak 1989 sampai dengan 1999, dengan korban rakyat yang sedemikian besar merupakan gambaran nyata dari suatu kebijakan yang tidak berorientasi pada kepentingan publik, sehingga berakibat mempertebal antipati publik dalam bentuk perlawanan bersenja. Kebijakan tersebut lebih menonjolkan kepentingan-kepentingan institusi vang berpegang pada prosedur standar dalam mengatasi setiap gejolak informasi vang lenkap tentang faktor-faktor fundamental yang menvebabkan aksi resistensi tersebut tidak pemah didapatkan sehingga alternatif-alternatif pilihan tindakan dapat diambil hanya untuk memenuhi kebutuhan jangka pendek. Kebijakan DOM tersebut juga menggambarkan adanya kepentingan-kepenlingan politik dan ekonomi dari elit kekuasaan dan instirusi tertentu, sehingga pilihan tindakan militer (DOM) yang dianggap merupakan pilihan yang lebih cocok untuk mengatasi masalah dihasilkan melalui proses bargaining diantara elit tersebut hal ini opini publik tentang inti permasalahan tidak lagi menjadi pertimbangan keputusan, namun alternatif keputusan yang diambil hanya untuk memenuhi rasio positif- antara nilai yang dacapai dengan nilai yang dikorbankan. Dari segi teori out put organisasi, pemerintahan terdiri dari berbagai organisasi. menentukan perilaku pemerintah dalam mengambil keputusan. Organisasi militer dan polisi adalah bagian dari organisasi pemerintah vang bertugas mengolah inforrnasi sesuai dengan prosedur rutin organisasi tersebut. Fokus perhatian terletak pada struktur organisasi tempat kegiatan-kegiatan politik dipusatkan baik pada tingkat pusat (Pangab) maupun regional (Pangdam) dimana kebijkan tersebut secara otoritatif diputuskan. Kebijakan DOM yang merupakan kebijakan negara tersebut merupakan legitimasi dari organisasi mililer (Pangdam) dan polisi (Kapolda), yang dapat dipaksakan untuk dipatuhi masyarakat Aceh. dari sudut formulasi kebijakan, para aktor perumus dari organisasi militer dan dikoordinasikan menggunakan prosedur operasi standar (SOP) yang memang tersedia. sehingga keputusan DOM tcrsebut ditentukan terutama oleh hal-hal rutin organisasi. Resistensi bersenjata di Aceh, oleh Kodam diputuskan untuk ditangani oleh Korem setempat vang diperkuat satuan-satuan nonorganic dengan SOP yang telah ada. Rutinitas ini kemudian mengabaikan perolehan substansial yang menyebabkan resistensi karena SOP menentukan apa oleh siapa dan dengan cara-cara vang bagaimana. Keputusan organisasi ini sesuai dengan tujuan. harapan dan pilihan organisasi namun karena organsasi militer ini meliputi partisipan dengan tujuan dan harapan yang berbeda, maka fokus perhatian akan berbeda pula, sehingga kemampuan untuk memahami seluruh persoalan resistensi Aceh akan akan sangat terbatas. Selain kedua teori analisis diatas, teori sistim politik pemerintahan dapat pula digunakan membahas kebijakan DOM. Kebijakan negara di sini merupakan sistcm politik pemerinlah terhadap kekuatan-kekuatan lingkungan, seperti halnya resistensi masyarakat Aceh ini. karena gejolak yang timbul merupakan masalah komplek di bidang sosial politik ekonomi dan budaya yang melekat dalam kehiduapan masyarakat Berkaitan dengan hal ini perilaku pemeerintah dalam memutuskan kebijakan DOM merupakan permainan tawar-menawar di antara actor-aktor organisasi pemerintah dan kelompok-kelompok kepentingan di luar pemerintahan yang bermain dengan aksi pengerahan politik Karakleristik persoalan resistensi yang akan dihadapi dengan suatu kebijakan, tidak terlepas dari adanya ketidak sepakatan fundamental diantara aktor-aktor tentang bagaimana menghadapi resistensi/GAM tersebut, sehingga analisis vang hermunculan akan menghasilkan rekomendasi-rekomendasi yang yang saling. Pada lingkup inilah aksi pemerintah diwarnai oleh proses politik, tarik menarim pilihan aksi, menggambarkan karakteristik orientasi politik birokrasi. Konsepsi kebijakan sebagai hasil politik ini akan bertentangan dengan harapan publik, karena masalah yang vital bagi keamanan nasional diselesaikan dengan permainan tawar menawar atau permainan politik. Bagaimanapun preskripsi konstitusional, tradisi politik dan praktek demokrasi harus dipertemukan sehingga perbedaan-perbedaab dalam menentukan kebijakan yang akan menyangkut kepentingan umum dapat dipertemukan. Sebaliknya kebijakan DOM terjadi karena lemahnya kontrol ekstemal terhadap pemerinlah karena sistemm politik yang monolit di jaman orba. Kebijakan ini kemudian mendapat koreksi yang tajam ketika rezim otoriter tersebut kehilangan otoritas dan tumbang. Setelah terjadi reformasi, rezim baru yang menggantikan tidak siap dengan alternatif lain. Sementara resistensi rakyat sudah terlanjur mengalami akumulasi yang tinggi, sehingga cara-cara damai dikembangkan pemerintah baru menjadi kurang efektif. Walaupun ketiga option diatas menggambarkan faktor-faktor yang berbeda dalam analisisnya, pandangan pemerintah dalam memilih kebijakan menghadapi GAM. seharusnya memperhitungkan konsekuensi dari solusi vang sehingga dapat meminimalisasi implikasi negative dari kebijakan tersebut



[ DESKRIPSI LAIN ]

 Download File Penyerta (khusus anggota terdaftar)

...Tidak ada file penyerta...
 Download File Bebas Download

  1. UBHARASURYA-PhD-53-Aceh1.pdf
    2061 KB - application/pdf

  2. UBHARASURYA-PhD-53-Aceh2.pdf
    2641 KB - application/pdf

  3. UBHARASURYA-PhD-53-Aceh3_20160331_0001.pdf
    3004 KB - application/pdf